STMI minim penerus di Kemenperin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi salah satu pekerjaan yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa menjadi PNS berarti kehidupan hari tua setelah pensiun akan terjamin. Salah satu alasannya ialah PNS yang telah pensiun akan mendapatkan uang tunjangan pensiun dari Pemerintah RI.
Begitu pula yang diharapkan oleh beberapa lulusan perguruan tinggi termasuk STMI. Terlebih dengan dicantumkannya nama Kementerian Perindustrian RI setelah nama STMI, menambah modal dan keyakinan lulusan perguruan tinggi berstatus D-IV ini untuk mendaftarkan diri sebagai PNS. Pencantuman nama Kementerian Perindustrian RI ini pun tidak jarang membuat sebagian besar calon mahasiswa yang mendaftar ke STMI menyandarkan niatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kemenprin RI. Karena tidak sedikit dari mereka akan beranggapan bahwa setelah lulus dari STMI, mereka akan mudah menjadi PNS di Kemenprin RI.
Sayangnya, usaha untuk menjadi abdi negara tersebut tampaknya harus lebih ekstra. Pasalnya sampai saat ini, STMI masih belum memiliki standar akreditasi yang ditetapkan sebagai standar akreditasi minimal. Hal inilah yang mungkin sering kali menjadi faktor penggugur para lulusan yang mendaftar ke instansi PNS yang dituju. Namun, pencapaian karir sebagai abdi negara bagi para lulusan STMI pun tidak otomatis menjadi mustahil. Di suatu contoh pengalaman ada beberapa lulusan STMI yang sanggup memperjuangkan niatnya menjadi abdi negara dan berhasil. Lalu, apakah sebenarnya lulusan STMI memiliki kesempatan menjadikan PNS sebagai jenjang karir yang mereka inginkan?.
Menanggapi hal tersebut, DR. Sadar Sukma Adnan selaku Ketua STMI, menyatakan bahwa lulusan STMI pastinya bisa menjadi PNS. “Tentu saja bisa menjadi PNS di Kemenprin,” paparnya. Pernyataan ini memang bukan omongan belaka. Karena memang ada nama-nama lulusan STMI yang saat ini berstatus PNS Kemenprin RI. Padahal, secara prosedur dan persyaratan untuk mendaftar sebagai CPNS Kemenprin RI yang ada sangat jelas, yaitu pelamar harus berasal dari jurusan yang terakreditasi A oleh Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) untuk pendidikan Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV), dan terakreditasi B untuk Diploma III (D.III)/Sarjana Muda kecuali Akademi dengan spesialisasi teknologi kulit Sedangkan STMI baru berakreditasi B.
Hal inilah yang terjadi pada penerimaan CPNS tahun 2009. Pada saat itu tidak sedikit lulusan STMI yang mengikuti tes administrasi secara on-line. Sayangnya, tidak satupun diantara mereka yang dapat lolos dari tes tersebut. Atas ketidakpuasan tersebut beberapa dari mereka mencoba menkonfirmasi dengan pihak terkait. Ternyata memang terjadi kesalahan pada system programming penerimaan CPNS. Sehingga lulusan STMI yang mendaftar, secara otomatis akan ditolak karena tidak terdaftarnya jurusan Teknik dan Manajemen Industri . Setelah mendapatkan komplen melalui telepon atas tidak terdaftarnya jurusan Teknik dan Manajemen Industri di penerimaan CPNS Kemenprin tahun 2009, panitia mengakui kesalahannya dan segera memperbaiki program tersebut. Menurut Bimo selaku bagian Perencanaan Biro Kepegawaian di Kemenprin RI, sebenarnya kesalahan tersebut merupakan kesalahan klasik yang terjadi setiap tahun. Hal ini dikarenakan panitia meng-copy program yang salah tanpa membuat master baru yang telah diperbaiki. Karena keterbatasan yang ada, setelah program tersebut diperbaiki, pihak panitia tidak mengumumkan kembali ke semua peserta pendaftaran PNS.
Namun, setelah program tersebut diperbaiki, para lulusan STMI yang mencoba kembali melakukan pendaftaran on-line tetap saja tidak lolos dari tahap administrasi ini. Karena mereka memang terbentur oleh masalah utama yang belum dapat dipenuhi oleh pihak kampus, yaitu akreditasi harus bernilai A.
Adanya permasalahan tersebut, tak membuat lulusan STMI yang benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan pendaftaran on-line ini terlewatkan begitu saja. Mereka berusaha mencari cara agar dapat lolos dari tes tersebut. Dengan bantuan seorang aktivis dan beberapa alumni STMI termasuk IKA Alumni , mereka dapat melewati tes administrasi tersebut. Cara yang dilakukan aktivis dan alumni STMI tersebut ialah memberikan bukti kepada Kemenperin bahwa tidak satupun jurusan TMI di seluruh Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi A. Dengan bukti tersebut, loby yang dilakukan oleh mereka pun berhasil. Hingga seleksi penerimaan CPNS Kemenperin RI selesai, keluarlah nama yang berhasil lolos, yaitu Agung Firmanto, S.ST., Gunarsih, S.ST., dan Agust Supriyadi, S.ST.
Kisah di atas hanya salah satu contoh pengalaman yang tidak dapat dilakukan terus menerus. Karena pada dasarnya, dengan ditetapkannya akreditasi bernilai A diharapkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi akan lebih baik. Sehingga bagi perguruan tinggi yang belum mendapatkan nilai akreditasi A, diharapkan dapat meningkatkannya. Di samping itu, persyaratan ini dapat membatasi jumlah pelamar CPNS yang ada.
Jika dilihat berdasarkan tujuannya, STMI didirikan memang bukan untuk melahirkan tenaga PNS di Kemenprin RI, melainkan untuk melahirkan tenaga profesional di sektor industri. Sehingga lulusan STMI dapat mencari pekerjaan lain apapun selain PNS. Meskipun demikian, menjadi PNS tetap dapat menjadi pilihan. Adalah hak bagi setiap orang untuk menentukan bagaimana masa depannya. Untuk itu, STMI tetap harus meningkatkan nilai akreditasinya. Karena akreditasi merupakan hal penting bagi penilaian suatu perguruan tinggi di mata internal maupun eksternal. Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT ini merupakan cermin dari kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan serta menggambarkan mutu, efisiensi dan relevansi suatu program studi yang diselenggarakan. (Sumber: LPM Industra, Mada, Wuri & Reza).
Online News
